Tangerang - Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, LSM MAPAN (Masyarakat Pemantau Anggaran Negara melakukan Refleksi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan pada Senin (9/12) di Jayanti Kabupaten Tangerang.
“Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.”ujarnya.
Selanjutnya Juhri, mengatakan bahwa penguatan sistem pengawasan dan pengendalian juga diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan negara. Dalam aspek pendidikan, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi.
Juhri juga mengatakan bahwa pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah dan universitas agar generasi muda memahami pentingnya integritas dan kejujuran. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media sosial dan media massa dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan membangun opini publik yang menolak korupsi.
“Aspek pencegahan juga memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,”tegasnya.
Maka itu lanjutnya, Pengembangan sistem whistleblowing yang aman dan efektif dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa rasa takut. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sangat diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan.
“Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta dukungan dari masyarakat, akan menjadi kunci dalam memberantas korupsi secara efektif.”tandasnya.
